Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Jonathan S/Okezone)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait perkara dugaan korupsi peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kolaka Timur. Kegiatan penggeledahan dilakukan di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan, upaya tersebut dilakukan pada Selasa (12/8/2025). Ia merinci ruangan yang digeledah merupakan Kantor Dirjen Kesehatan Lanjutan.
"Bahwa pada hari ini, Selasa 12 Agustus 2025, KPK melaksanakan kegiatan penggeledahan di Kantor Dirjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI di Jakarta," kata Budi, Selasa.
Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen yang diduga terkait perkara korupsi tersebut. Namun, ia tidak merinci jenis dokumen yang disita.
"KPK mengamankan sejumlah dokumen yang diduga ada kaitannya dengan perkara korupsi penerimaan suap terkait program Quick Win di bidang kesehatan berupa pembangunan Rumah Sakit Daerah Kelas D/Pratama menjadi Kelas C, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan nonfisik pada Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Kolaka Timur," ujarnya.
Sebagai informasi, KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis (ABZ) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek peningkatan fasilitas RSUD dari Kelas D/Pratama menjadi Kelas C di Kabupaten Kolaka Timur.
Ia ditetapkan sebagai tersangka usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Lembaga Antirasuah pada Kamis, 7 Agustus 2025. Selain Abdul Azis, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka, yakni Andi Lukman Hakim (ALH) – PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD, Ageng Dermanto (AGD) – PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim, Deddy Karnady (DK) – Pihak swasta, dan Arif Rahman (AR) – Pihak swasta.
(Arief Setyadi )
