Beras Oplosan SPHP Terungkap, Warga Bayar Rp9.000 per Kg Lebih Mahal

JAKARTA - Direktorat Reskrimsus Polda Riau mengungkap adanya praktik curang yang dilakukan distributor beras di Kota Pekanbaru. Dari hasil penggerebekan, ditemukan 9 ton beras SPHP yang sudah dioplos beras kualitas buruk.

Menanggapi temuan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman buka suara. Menurutnya, pengungkapan kasus ini merupakan aksi nyata pemerintah dalam melindungi masyarakat dari kecurangan pangan.

Mentan mengungkapkan praktik pengoplosan beras telah merusak program SPHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

“Praktik pengoplosan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Program SPHP didukung subsidi dari uang rakyat untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi,” katanya, Minggu (27/7/2025).

Mentan menambahkan, pemerintah terus memperketat pengawasan distribusi beras SPHP yang berlangsung di seluruh Indonesia dengan melibatkan satgas pangan dan jajaran kepolisian di daerah.

Dia juga menyinggung temuan sebelumnya bahwa 212 merek beras di 10 provinsi bermasalah, dengan kerugian masyarakat mencapai Rp99,35 triliun per tahun akibat praktik serupa.

“Kami akan terus bersinergi dengan Satgas Pangan Mabes Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bermain-main dengan pangan rakyat. Pelaku harus dihukum berat untuk efek jera,” tegasnya.

Kementerian Pertanian menjelaskan bahwa beras yang ditemukan bukanlah beras SPHP asli yang dicampur, melainkan beras berkualitas rendah yang dikemas ulang dalam karung SPHP.

"Informasi sejauh ini yang kami dapat salah satunya repacking beras bukan beras SPHP menjadi beras dengan kemasan SPHP (masih dilakukan pendalaman lebih lanjut)," ungkap tim Humas Kementan.