KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali. (Foto: Okezone.com/Ditjen Laut)
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk memperkuat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub usai KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali, Rabu 2 Juli 2025 malam.
Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menekankan kepada KSOP, ASDP dan semua perusahaan pelayaran maupun instansi lain untuk menjaga kondisi angkutan penyeberangan di lintas Ketapang-Gilimanuk.
Pertama, kecukupan kapasitas angkut, keselamatan, keamanan dan kenyamanan pelayaran dan proteksi daripada kapal-kapal ini bila terjadi emergency coastguard harus siap yang saat ini sesuai Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 diubah dengan UU Nomor 66 Tahun 2024 yang ditugaskan adalah KPLP. Hanya saja turunan payung hukum Peraturan Pemerintah (PP) belum direalisasikan hingga saat ini, sehingga perlu adanya ketegasan tugas KPLP dan penguatannya dari sisi infrastruktur maupun SDM agar jaminan keselamatan pelayaran akan lebih maksimal.
"Saya juga menekankan bahwa saat mereka akan berlayar harus dipastikan dari sisi kelaikan kondisi kapal itu sendiri maupun kondisi kapal setelah dimuati muatan karena sering terjadi muatan truk itu overload yang tidak diketahui oleh nahkoda," katanya di Jakarta, Sabtu (5/7/2025).
Dia meminta bahwa yang dimuat di rute Ketapang-Gilimanuk harus zero ODOL karena saat ini musim gelombang laut, cuaca buruk sehingga diharapkan muatan kapal tidak overload akibat truk ODOL.
"Di saat terjadinya kecelakaan KMP Tunu saat itu kondisi kendaraan di waktu peak atau waktu puncak muatan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi adalah dari jam 21.00 sampai dengan pukul 02.00 maka di situ lah semua komponen keselamatan dan keamanan harus siap siaga di lokasi," katanya.
Komponen penyelamat, lanjutnya harus sudah siap di saat peak time atau waktu puncak daripada muatan. Dan respon time juga harus terukur jangan sampai tidak terukur bahkan baru hadir 3 sampai 4 jam setelah kejadian.
"Tentu, Ini sangat berbahaya di lautan yang arusnya kuat seperti di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Bila terjadi kecelakaan penumpangnya bisa terpencar tidak terdeteksi. Maka dari itu perlu dibuat standarisasi respon time yg tidak boleh lebih dari 15 menit. Maka dari itu, pangkalan dari coast guard KPLP maupun pangkalan Basarnas harus dekat dengan kepadatan lalu lintas angkutan laut atau penyeberangan ini," katanya.
Menurut dia, perlunya data muatan truk yang akan menggunakan transportasi penyeberangan harus akurat berdasarkan penimbangan truk di jembatan timbang. Tetapi data berat muatan kendaraan truk tidak diberikan kepada operator kapal penyeberangan karena banyak jembatan timbang yang belum aktif dioperasikan di Jawa Timur dan bahkan jembatan timbang di terminal penyeberangan juga tidak difungsikan.
