Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno (foto: Okezone)
JAKARTA - Kasus dugaan beras oplosan yang menyeret nama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya, memantik perhatian publik. Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno angkat bicara dan menegaskan, bahwa Pemprov DKI tidak akan mentolerir pelanggaran jika terbukti terjadi.
"Kalau memang salah, tindak. Gak ada urusan," tegas Rano saat ditemui di SMAN 6 Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Rano menyebut, dirinya sudah menerima laporan langsung dari manajemen PT Food Station yang membantah keterlibatan dalam praktik pengoplosan beras. Meski demikian, ia tetap menghormati proses hukum dan audit yang tengah berjalan.
"Saya mendapat laporan dari Food Station bahwa tudingan itu tidak benar. Tapi ini butuh waktu, prosesnya panjang, dan kami tetap menghargai langkah-langkah hukum yang sedang dilakukan," lanjutnya.
Diketahui, kasus ini mencuat setelah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, membeberkan praktik curang oleh sejumlah produsen beras yang diduga mengoplos beras biasa dan menjualnya dalam kemasan premium atau medium. Selain itu, ditemukan juga pengurangan isi bersih dari berat yang tertera di label kemasan.
“Contoh, di kemasan tertulis 5 kilogram, padahal isinya hanya 4,5 kilogram. Selisih harga per kilogramnya bisa Rp2.000 sampai Rp3.000. Ini merugikan masyarakat hingga Rp99 triliun per tahun,” ujar Amran.
